Badung, INFO_PAS – Bertempat di The Trans Resort Bali, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Klungkung hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, Kamis (02/05).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Klungkung, I Putu Suwarsa yang merupakan tindaklanjut dari Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B/3926/PW.01/04/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Perubahan Tanggal Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI salah satunya adalah Kementeruian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga kunjungan kerja reses ini sudah menjadi program rutin untuk membahas terkait HAM.
Ahmad Sahroni selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tugas konstitusional dan kegiatan ini merupakan bagian dari rapat dengar pendapat dengan berbagai Lembaga Pemerintah. “Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ini adalah kewajiban kami selaku legislatif dalam pengawasan kebijakan kerja satuan ruang lingkup kami salahj satunya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (K emenkumham RI). Dalam kegiatan ini kami melaksakanakan jajak pendapat mengenai program-program yang dijalankan Kemenkumham. Komisi III bersedia membantu dan mendukung penuh dalam penyediaan anggaran serta sarana prasarana bagi Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dalam pelaksanaan programnya,” ujar Sahroni.
Kunjungan kerja ini disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali , Pramella Yunidar Pasaribu, S.H., M.Hum beserta Pimpinan Tinggi Pratama dan 18 Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali. Beragam pertanyaan mampu dijawab oleh Pramella termasuk masalah over capacity di Lapas dan Rutan.
I Putu Suwarsa dalam kesempatan ini juga menjelaskan bahwa sangat penting kegiatan seperti ini dilakukan agar DPR dapat melihat an menilai langsung bagaimana kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dibidangi oleh Komisi III. “Kami sangat antusias mengikuti rapat jajak pendapat ini, kami saling bertukar pikiran dengan anggota Komisi III DPR RI mengenai pelaksanaan program serta kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan. Kami berharap dengan adanya jajak pemdapat ini dapat menyelaraskan pemikiran antara Kemnkumham RI dengan DPR RI sehingga dapat tercipta kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bersama,” jelas Suwarsa.
Kontributor : Humas Rutan Klungkung
